Pemkab Boyolali Tunda Lelang Proyek Fisik Imbas Harga Semen-Aspal Naik

Pemkab Boyolali Menunda Lelang Proyek Fisik Saat Harga Semen dan Aspal Terus Naik

Pemkab Boyolali Menunggu Hitung Ulang SHS sebelum Melanjutkan Pengadaan

Pemerintah Kabupaten Boyolali menunda proses lelang proyek infrastruktur setelah kenaikan harga bahan bangunan membuat perhitungan anggaran berubah. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Boyolali, Ahmad Gojali, menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebenarnya sudah siap memulai pengadaan seusai Lebaran. Namun, informasi kenaikan harga aspal, semen, dan besi per 1 April 2026 membuat proses itu harus berhenti sementara agar tim bisa menghitung ulang standar harga satuan.

Gojali menyampaikan hal itu usai mengikuti Pansus di DPRD Boyolali pada Rabu, 8 April 2026. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menghentikan seluruh proyek, tetapi menunggu dasar harga terbaru agar lelang berjalan sesuai kondisi pasar. Karena itu, tim teknis kini menyusun Standar Harga Satuan atau SHS baru sebelum mengajukannya kepada bupati dan meminta review dari Inspektorat.

Kenaikan Harga Bahan Bangunan Mendorong Pemkab Menyesuaikan RAB

Gojali menjelaskan bahwa kenaikan harga bahan bangunan mulai terasa sejak awal April 2026. Ia menyebut harga besi naik sekitar Rp500 sampai Rp1.000 per kilogram, sementara semen ukuran 50 kilogram kini berada di kisaran Rp60 ribuan. Selain itu, harga aspal juga melonjak sekitar 24 persen sehingga seluruh komponen proyek ikut terdorong naik.

Menurut Gojali, lonjakan harga itu berkaitan dengan konflik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak dunia. Dampaknya, harga turunan minyak seperti aspal dan plastik ikut naik, lalu menekan biaya pembangunan. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu menata ulang Rencana Anggaran Belanja agar nilai proyek tetap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pemkab Boyolali Menyiasati Anggaran Tanpa Menghentikan Seluruh Proyek

Dengan kondisi harga yang terus bergerak naik, Pemkab Boyolali memprediksi anggaran pembangunan bisa membengkak. Meski begitu, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga pagu anggaran agar tidak melonjak terlalu jauh. Gojali menyebut penyesuaian bisa terjadi pada volume pekerjaan atau pada beberapa item yang belum terlalu mendesak.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini berlaku untuk semua kegiatan infrastruktur yang masih menunggu SHS baru. Sementara itu, paket pekerjaan dengan penunjukan langsung atau PL yang sudah berjalan tetap berlanjut. Dengan langkah itu, Pemkab Boyolali menjaga agar proses pembangunan tetap bergerak sambil menyesuaikan diri dengan kenaikan harga bahan bangunan.