Serakahnomics’: Budaya Bisnis Serakah yang Dikecam Presiden Prabowo

hargasemen.com – Presiden Prabowo Subianto dalam State of the Nation menyebut praktik bisnis eksploitatif sebagai “serakahnomics”. Istilah ini menggambarkan gaya ekonomi yang lebih mengutamakan keserakahan pribadi ketimbang kepentingan sosial.

Ia menyatakan bahwa pelaku “serakahnomics” adalah mereka yang menciptakan monopoli, memanipulasi harga, merancang kelangkaan produk, dan menimbun barang bersubsidi demi meraup keuntungan berlebihan.

Prabowo menyebut praktik seperti ini bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi yang diamanatkan konstitusi. Ia menegaskan tidak akan menoleransi tindakan yang mengorbankan rakyat demi memperkaya diri sendiri.

Dampak Serakahnomics terhadap Rakyat

Prabowo menyayangkan bahwa praktik ini merugikan petani dan konsumen. Prabowo mencontohkan pelaku penggilingan padi yang membeli gabah di bawah harga pemerintah (HPP) untuk meraup keuntungan. Praktik ini membuat mereka memperoleh margin besar, namun justru merugikan petani. Para pelaku semacam itu ia sebut sebagai “parasit” atau “vampir ekonomi” yang menghisap darah rakyat.

Ia juga menyinggung bagaimana manipulasi harga dan distribusi membuat masyarakat terpukul, meski negara sudah menyalurkan subsidi dan meningkatkan stok pangan. Dalam pidato kenegaraan, ia menyebut bahwa fenomena “serakahnomics” bukan bagian dari ilmu ekonomi yang diajarkan di universitas.

Upaya Pemerintah Tertuju pada Rakyat

Sebagai respons terhadap “serakahnomics”, Prabowo mendirikan lebih dari 80.000 Koperasi Desa Merah Putih di berbagai wilayah. Tujuannya memastikan distribusi barang bersubsidi tidak dikendalikan oleh tengkulak, melainkan langsung sampai ke petani dan masyarakat.

Melalui koperasi ini, pemerintah juga memotong jalur birokrasi distribusi pupuk, menyalurkannya langsung dari pabrik ke petani. Selain itu, penyediaan alat pertanian dan pembelian gabah dengan harga stabil meningkatkan kesejahteraan petani.

Langkah Hukum & Harapan Reformasi

Selain memperkuat ekonomi rakyat, pemerintah juga akan menindak pelaku korupsi dan praktik manipulatif secara serius. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut penghematan Rp300 triliun dari pengeluaran pemerintah sebagai salah satu upaya menekan korupsi birokrasi.

Ia pun menegaskan niatnya mempertahankan stabilitas harga dan kualitas pangan, serta mencegah strategi pasar yang merugikan bangsa. Komitmen ini ditujukan untuk memperbaiki sistem distribusi, memberdayakan rakyat, dan mewujudkan ekonomi yang adil.