IJTI Kecam Kekerasan terhadap Wartawan TV di Bone: Seruan Tegas untuk Lindungi Kebebasan Pers

hargasemen.com   – Pada Selasa malam, 19 Agustus 2025, jurnalis Trans7, Zulkifli Natsir, mengalami intimidasi dan kekerasan saat meliput unjuk rasa warga menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Bone, Sulawesi Selatan. Ia sudah mengenalkan diri sebagai wartawan, namun tetap mendapat perlakuan keras dari sekelompok oknum aparat TNI. Zulkifli menghadapi berbagai bentuk tekanan, mulai dari paksa hapus hasil rekaman liputan hingga kekerasan fisik. Ia bahkan kehilangan alat kerjanya, padahal ia sudah memperlihatkan identitas pers.

IJTI Tuntut TNI Usut Tuntas dan Proses Hukum Transparan

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengecam keras tindakan itu sebagai pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Pers. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 menjamin kebebasan pers dan melarang siapapun menghalangi tugas jurnalistik. IJTI mendesak aparat TNI segera mengusut kasus ini secara terbuka dan akuntabel. Harapannya, peristiwa serupa tidak lagi terjadi dan masyarakat tetap mendapat hak informasi yang transparan.

Seruan Tegas Lindungi Kebebasan Pers di Zona Konflik

IJTI menegaskan bahwa TNI adalah elemen pertahanan negara, bukan alat represi terhadap kebebasan sipil. Oleh karena itu, seluruh tindakan yang menyangkut kebebasan pers harus menghormati nilai demokrasi dan supremasi hukum. Organisasi ini juga mendorong rekan-rekan media untuk terus menerapkan kode etik jurnalistik dalam situasi penuh tekanan. Profesionalisme, independensi, dan keberimbangan tetap menjadi pedoman utama dalam melakukan peliputan, terutama saat liputan rawan.

Kekerasan Jurnalis, Ancaman untuk Hak Publik

IJTI menyampaikan bahwa kekerasan terhadap jurnalis tak hanya menyerang individu, tetapi juga menjungkirkan hak publik memperoleh informasi. Kebebasan pers adalah pilar demokrasi; jika dibiarkan terganggu, maka hak masyarakat untuk menyampaikan dan menerima informasi terancam. Dengan itu, IJTI meminta seluruh pihak terkait memberikan jaminan keamanan bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya. Ke depan, perlindungan terhadap pers harus menjadi prioritas sistemik, bukan hanya responsif ketika krisis muncul.