Aksi Protes Besar Warga Pati Pecah, Bupati Sudewo Didemo Meski Pajak 250% Dibatalkan

hargasemen.com– Rabu, 13 Agustus 2025, ratusan hingga sekitar 1.000 warga Pati mengepung Alun-alun Kota dan depan Kantor Bupati untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang dianggap arogan. Mereka menuntut Bupati Sudewo mundur karena beberapa kebijakan kontroversial, meski keputusan menaikkan PBB-P2 sebesar 250 persen sudah dibatalkan. Desakan ini muncul karena warga merasa aspirasi mereka tidak didengarkan, sehingga kondisi tetap memanas.

Simbol Protes: Keranda Mayat dan Spanduk Kritis

Para pengunjuk rasa menyampaikan protes melalui simbol kuat, misalnya menghadirkan keranda mayat bertuliskan ‘Matinya Nurani Pejabat’. Dalam spanduk, mereka menyampaikan pesan tegas agar Bupati mundur. Massa juga melibatkan kreativitas saat aksi dengan mencakup keranda di depan pendopo sebagai simbol kemerosotan kepercayaan publik terhadap pimpinan daerah.

Aksi Berlanjut Meski Pajak Dibatalkan

Meskipun Bupati Sudewo akhirnya mencabut kebijakan kenaikan PBB-P2 dan menyatakan akan mengembalikan selisih pembayaran kepada warga, aksi tetap berlangsung. Warga meminta pertanggungjawaban lebih jauh, tidak hanya soal pajak, melainkan juga gaya kepemimpinan yang dinilai arogan dan mengabaikan suara masyarakat.

Bentrokan, Gas Air Mata, dan Ionisasi Penanganan

Ketegangan meningkat ketika petugas keamanan menghalau massa yang mulai bersikap anarkis dan menembakkan gas air mata. Sebagian pengunjuk rasa dan aparat mengalami luka ringan, sementara suasana memanas karena tak semua massa langsung bubar. Aparat juga terus mengimbau warga untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan humanis.

Dampak Politik dan Proyeksi Ke Depan

Aksi masif ini memicu wacana pemakzulan dan evaluasi pejabat publik di pusat. Tekanan publik terhadap Bupati Pati meningkat, sementara publik terus menunggu respons resmi DPRD dan pemerintah pusat. Tren aksi seperti ini muncul di berbagai daerah, mempertegas perlunya pendekatan partisipatif dalam kebijakan lokal.

Demo warga Pati ini mencerminkan bahwa masyarakat mulai sadar menjaga hak mereka secara kolektif. Penyelesaian konflik kini menuntut dialog terbuka, penegakan etika pemerintahan, dan transparansi demi menjaga stabilitas demokrasi di daerah.