Industri Pupuk-Semen Swasta Didesak Tak Dapat Batu Bara Harga DMO

Penambang Usulkan Industri Pupuk dan Semen Swasta Tidak Lagi Terima Batu Bara DMO

JAKARTA – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengungkapkan usulan penambang agar industri pupuk dan semen swasta tidak lagi menerima batu bara dengan harga domestic market obligation (DMO). Usulan itu muncul seiring kebijakan pemangkasan produksi yang harus dijalani para penambang.

Ketua Bidang Kajian Batu Bara dan Renewable Energy Perhapi FH Kristiono menyampaikan bahwa para penambang telah menyampaikan aspirasi tersebut kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno. Mereka meminta agar Dirjen Minerba meneruskan usulan itu kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Kristiono menegaskan penambang menginginkan distribusi batu bara dengan harga khusus DMO difokuskan pada sektor kelistrikan serta industri pupuk dan semen milik badan usaha milik negara (BUMN). Menurutnya, kebijakan ini akan menciptakan keadilan di tengah tekanan pembatasan produksi.

Kristiono Sampaikan Usulan Penambang kepada Dirjen Minerba

Kristiono yang juga menjabat sebagai CEO Ucoal menjelaskan bahwa penambang meminta pemerintah mengecualikan perusahaan non-BUMN dari skema harga khusus DMO sebesar US$90 per ton. Ia menyatakan penambang telah menyampaikan langsung permintaan tersebut dalam lokakarya Perhapi dan berharap pemerintah segera menindaklanjutinya.

Ia menilai kebijakan tersebut perlu diterapkan agar skema DMO benar-benar menyasar sektor strategis yang berada di bawah kendali negara. Dengan begitu, manfaat harga khusus dapat terjaga untuk kepentingan publik melalui BUMN, sementara pelaku usaha swasta mengikuti mekanisme harga pasar.

Lebih lanjut, Kristiono menekankan bahwa penambang saat ini menghadapi tekanan akibat pemangkasan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB). Karena itu, mereka mendorong penyesuaian kebijakan DMO agar beban industri tambang tidak semakin berat.

Melalui usulan ini, Perhapi berharap pemerintah segera mengevaluasi distribusi batu bara DMO dan menetapkan kebijakan yang dinilai lebih proporsional bagi seluruh pelaku industri.